shababjo.net, Berita Hari Ini – Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyatakan bakal mengecek mengenai apakah ada pelanggaran terkait pembangunan proyek Meikarta.

“Untuk Meikarta, nanti kita cek apakah kalau dari sisi kebijakan ada pelanggaran,” kata Khalawi kepada wartawan seusai memberi kata sambutan dalam diskusi di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Menurut Khalawi, pada nantinya yang akan memberikan sanksi adalah pemerintah daerah (pemda). Bila ditemukan pelanggaran, lanjutnya, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada pemda untuk menindaknya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan perizinan tata ruang proyek Meikarta yang disetujui oleh pihaknya baru mencakup lahan seluas 84 hektare.

“Di ATR tidak ada masalah, karena sudah disampaikan surat, yang selesai dan sesuai tata ruang itu adalah 84 hektare,” kata Sofyan di Jakarta, Jumat.

Proyek Meikarta kini tersandung kasus dugaan suap terkait perizinan yang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin serta Direktur Operasional Lippo Group Billu Sindoro. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bukti bahwa Neneng bersama empat pejabat Kabupaten Bekasi menerima suap Rp 7 miliar dari Billy terkait dugaan perizinan pembangunan Meikarta.

Adapun kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama Denny Indrayana mengatakan kliennya sebagai pelaksana proyek pembangunan Meikarta selalu berupaya memenuhi seluruh persyaratan dan aturan.

ANTARA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here